Bupati Bener Meriah Bersama Forkopimda Rapat via Vicon dengan Mendagri dan KPK

08-04-2020 19:15:21


Redelong- Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi didamping forkopimda plus mengikuti rapat koordinasi melalui video conference (vicon) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPK, BPKP dan 519 kepala daerah se-Indonesia. 

Vicon digelar di Gedung Media Center Kominfo Bener Meriah, yang turut dihadiri Dandim 0106 Aceh Tengah Bener Meriah, Kapolres Bener meriah yang diwakili Wakapolres, Kepala Kejari Bener Meriah, Kepala Pengadilan Simpang Tiga Redelong, Wakil I DPRK Bener Meriah, Sekda Bener Meriah dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (8/4/2020).

Melalui vicon tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan instruksinya Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.

Poin yang disampaikan oleh Tito, melakukan percepatan pengunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas. Seperti penanganan kesehatan, Penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Melakukan koordinasi dengan forkopimda, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat tidak mudik guna menghindari penyebaran covid-19. Tito juga memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik.

Memastikan dan mengawasi, kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah , aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan Penanganan covid-19 tetap berjalan. 

Refocusing dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak dikeluarkannya instruksi Menteri dan laporan melalui hotline dengan nomor dan alamat web yang telah ditentukan.

Pemda yang belum melaksanakan percepatan refocusing dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari akan dilakukan rasionalisasi dana transfer. Dan APIP secara berjalan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan INMEN ini, tegas Tito Karnavian.

Sementara ketua KPK menyampaikan Atensi KPK dalam pembelanjaan barang dan Jasa. KPK mengatakan tidak melakukan  persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa, tidak memperoleh kick back dari penyedia, tidak mengundang unsur penyuapan, tidak mengundang unsur gratifikasi.

Selain itu, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi, dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi,  papar ketua KPK Pol Drs Firli Bahuri M Si.

Bupati Bener Meriah menyampaikan, dari hasil rapat secara online dengan Mendagri dan KPK ada beberapa hal yang  dicermati. "Yang pertama sesuai dengan beberapa surat yang telah kita terima, kita patut berterimakasih bahwa pemda diberi kesempatan untuk melakukan realokasi. Refocusing ini sesuatu patut kita syukuri karena tidak ada daerah yang siap dengan bencana ini.

Dengan adanya izin realokasi kita dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian pengunaan anggaran, walaupun yang disampaikan tadi sebagian anggaran dananya belum ada karena masih berproses. Agar tidak terganggu dengan hal ini, harus ada penyesuaian-penyesuaian baik dari sektor pendapatan maupun sektor belanja, ujar Abuaya Sarkawi. (gn/fa/diskominfo-bm)